AB CHANNEL– Komitmen menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditegaskan Bupati Majalengka, Eman Suherman. Sabtu, 18 Juli 2026.
Bupati Majalengka tersebut menyoroti dugaan ketidaksesuaian kualitas menu makanan dengan anggaran yang semestinya diterima para siswa.
Dalam dialog bersama jajaran pemerintah daerah, Saat kunjungan ke Sekolah wilayah Kasokandel muncul penilaian berbeda terkait nilai makanan MBG yang disajikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka memperkirakan menu tersebut bernilai sekitar Rp5.000, sementara kepala sekolah menaksir sekitar Rp6.500, dan Kapolsek menilai berkisar Rp5.500.
Melihat kondisi tersebut, Bupati Eman menyampaikan teguran keras kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai pengelola harus bertanggung jawab penuh terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa.
“Mereka keterlaluan. Baru mulai saja sudah seperti ini, apalagi nanti. Mereka juga tidak terbuka, jarang muncul di IG juga katanya,” tegas Eman. Dikutip AB CHANNEL dari video yang diunggah di akun pribadinya. Sabtu, 18 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga berdialog langsung dengan para siswa untuk mendengar tanggapan mereka mengenai menu MBG yang diterima.
Ia bahkan mendorong para siswa agar berani menyampaikan kritik apabila makanan yang diterima dinilai tidak sesuai dengan standar maupun anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan nada penuh keprihatinan, Eman mengingatkan bahwa program MBG merupakan amanah negara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, sehingga tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan secara berlebihan.
“Pak kami belum punya dosa jangan dipotong hak saya, agar mereka barokah usahanya jangan nyari untuk besar, kan mereka sudah ada untung dari yang lain,” ujar Bupati dihadapan para siswa.
Selanjutnya Bupati Majalengka meminta Sekretaris Daerah segera mengambil langkah tegas dengan mengusulkan SPPG yang bersangkutan untuk di-suspend sambil menunggu evaluasi lebih lanjut.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan mentoleransi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Bagi pemerintah daerah, setiap porsi makanan yang tersaji bukan sekadar hidangan di atas nampan, melainkan investasi bagi tumbuh kembang anak-anak yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa.*** (AB)
