AB CHANNEL– Riak demokrasi mulai mengalir dari desa-desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Meski kalender masih menunjukkan jalan panjang menuju 2027, denyut persiapan sudah terdengar dari ruang-ruang pemerintahan. Sabtu, 1 Agustus 2026.
Sebuah pesta demokrasi yang akan menentukan arah kepemimpinan ratusan desa perlahan mulai disusun.
Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama DPRD telah membuka lembar awal pembahasan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027.
Bukan sekadar menentukan hari pencoblosan, tetapi merancang masa depan demokrasi desa yang lebih tertata, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, memastikan bahwa Pilkades akan digelar pada tahun 2027.
Namun, kapan tepatnya pesta demokrasi itu berlangsung, masih menjadi bagian dari pembahasan bersama legislatif.
“Yang pasti akan dilaksanakan tahun 2027. Persis waktu dan tanggalnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut bersama DPRD,” ujar Eman Suherman, Sabtu (1/8/2026).
Di balik pernyataan tersebut, tersimpan sebuah kontestasi besar yang diperkirakan akan melibatkan sekitar 100 hingga 120 desa di seluruh Kabupaten Majalengka.
Angka itu masih dalam tahap verifikasi, seiring berakhirnya masa jabatan para kepala desa di berbagai wilayah.
Namun, bukan hanya jumlah desa yang menjadi perhatian. Ada wacana yang berpotensi mengubah wajah Pilkades di Majalengka.
Pemerintah mulai mempertimbangkan penggunaan sistem digital sebagai alternatif pemungutan suara, meninggalkan pola konvensional yang selama ini menjadi tradisi.
Langkah itu dinilai sebagai ikhtiar menghadirkan proses demokrasi yang lebih efektif, efisien, sekaligus mengikuti perkembangan teknologi yang telah diterapkan di sejumlah daerah.
“Termasuk mekanisme pelaksanaannya akan kita bahas, apakah tetap manual seperti biasa atau mengadopsi sistem digital. Kita juga melihat contoh dari daerah lain seperti Indramayu yang dinilai efektif dan efisien,” tambah Eman.
Jika wacana itu benar-benar diwujudkan, Pilkades Serentak 2027 bukan hanya menjadi ajang memilih pemimpin desa, tetapi juga dapat menjadi babak baru transformasi demokrasi di Majalengka—ketika suara rakyat tak lagi sekadar dicoblos di atas kertas, melainkan menjadi bagian dari langkah menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern.*** (AB)
