AB CHANNEL – Ada perubahan besar yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut bakal digabung menjadi satu kesatuan.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Penggabungan OPD ini bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan.
KDM menyebut langkah tersebut berkaitan erat dengan upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemprov Jawa Barat.
“Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” ujar KDM.
Menurutnya, semakin banyak struktur organisasi pemerintahan, semakin besar pula biaya rutin yang harus dikeluarkan.
Mulai dari kebutuhan kantor, perjalanan dinas hingga pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
Dengan sejumlah OPD dilebur, anggaran yang selama ini digunakan untuk kebutuhan rutin tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” katanya.
Yang menarik, KDM bahkan telah memaparkan sejumlah OPD yang kemungkinan akan disatukan atau ditambahkan.
Salah satunya Bappeda yang direncanakan disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan ditambah dengan unsur Tata Ruang.
Sementara Dinas Koperasi kemungkinan disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Perubahan juga menyentuh sektor pemberdayaan masyarakat.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) disebut akan disatukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tak berhenti di sana.Dinas Sumber Daya Air juga bakal digabungkan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan direncanakan bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jika rencana tersebut terealisasi, struktur OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat akan mengalami perubahan cukup signifikan.
Pertanyaannya kemudian, kapan perubahan besar tersebut mulai terasa?
KDM memberikan sinyal bahwa penggabungan tersebut berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun mendatang.
“Ya, nanti nantikan berarti berlakunya anggaran tahun depan,” pungkas KDM.
Artinya, masyarakat Jawa Barat kini tinggal menunggu seperti apa bentuk baru struktur pemerintahan provinsi tersebut dan sejauh mana efisiensi anggaran benar-benar dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan serta pelayanan publik.*** (AB)
Sumbee: Humas Jabar
