AB CHANNEL – Suasana menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin menjadi sorotan. Sejumlah kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Rabu (26/8/2026), dan menghasilkan tujuh poin penting terkait pelaksanaan Muktamar.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh senior NU, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.
Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil tindakan tegas apabila terdapat menteri atau pejabat pemerintah yang dinilai ikut campur dalam proses pemilihan di Muktamar.
Para kiai sepuh menilai, intervensi dari pihak pemerintah maupun kekuatan eksternal berpotensi mengganggu kemandirian dan kedaulatan NU dalam menentukan keputusan organisasi.
Kiai Minta Prabowo Tak Tinggal Diam
KH Muhibbul Aman Aly menyampaikan, para kiai menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menjaga agar pemerintah tidak mencampuri urusan internal NU.
“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” tegas Muhib.
Bahkan, para kiai menyatakan siap bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai informasi serta keresahan yang muncul menjelang forum tertinggi NU tersebut.
“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU,” imbuhnya.
Kekuatan Politik Juga Diperingatkan
Bukan hanya pejabat pemerintah yang menjadi perhatian.
Para kiai sepuh juga mengingatkan pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik agar tidak melakukan tekanan terhadap peserta Muktamar atau muktamirin dalam menentukan pilihan.
Menurut mereka, kebebasan peserta dalam mengambil keputusan merupakan bagian penting dari kedaulatan organisasi.
“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tutur Muhib saat membacakan hasil pertemuan.
Pesan tersebut menjadi sorotan karena Muktamar merupakan forum penting bagi NU dalam menentukan arah organisasi ke depan.
Para kiai berharap seluruh proses berjalan tanpa tekanan, intimidasi maupun pengondisian dari pihak mana pun.
Ma’ruf Amin: Jangan Sampai Ada Pihak di Bawah Presiden yang Intervensi
Sebelumnya, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin juga menyampaikan pesan agar pemerintah memberikan ruang sepenuhnya kepada peserta Muktamar untuk menentukan pilihan secara berdaulat.
Ma’ruf mengatakan dirinya meyakini Presiden Prabowo memiliki sikap yang sama.
Namun, ia mengingatkan agar sikap tersebut juga dijalankan oleh jajaran di bawah Presiden.
“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar Ma’ruf.
Ia juga meminta panitia memastikan Muktamar berlangsung aman dan kondusif.
Menurut Ma’ruf, seluruh rangkaian Muktamar harus berjalan secara demokratis dan jujur serta tetap berpegang pada nilai dan akhlak yang diwariskan para ulama pendiri NU.
“Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” tuturnya.
Pesan Kiai Sepuh Jelang Muktamar
Pertemuan di Lirboyo tersebut menjadi sinyal kuat bahwa para kiai sepuh ingin memastikan Muktamar ke-35 NU berlangsung secara mandiri, demokratis dan bermartabat.
Tujuh poin yang dihasilkan menjadi pesan moral sekaligus pengingat agar seluruh pihak menahan diri dari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi.
Kini perhatian tertuju pada bagaimana seluruh pihak, baik internal NU maupun pihak eksternal, menjaga ruang demokrasi organisasi agar peserta Muktamar dapat menentukan pilihan tanpa tekanan.
Satu hal yang ditegaskan para kiai: kedaulatan Muktamar harus tetap berada di tangan muktamirin.
Untuk diketahui, Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026.*** (AB)
Sumber:nu.or.id
