AB CHANNEL – Angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka mencapai 10,3 persen atau sekitar 126.600 jiwa. Sementara itu, di tingkat Provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,54 persen atau sekitar 3,4 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui intervensi terpadu dan kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Kampung Sosial yang digelar di Desa Kedungsari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Selasa (27/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Iis Rostiasih, M.Si., serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan unsur terkait lainnya.
Berdasarkan data Maret 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sebanyak 4.430 jiwa di Kecamatan Ligung masuk dalam kelompok desil 1. Adapun di Desa Kedungsari, tercatat 169 jiwa berada pada kelompok yang sama.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 orang yang hadir dalam kegiatan Kampung Sosial merupakan warga yang masuk kategori desil 1.
Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dalam 10 persen lapisan kesejahteraan terbawah berdasarkan pengelompokan tingkat kesejahteraan. Data ini menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan program perlindungan sosial.
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Iis Rostiasih, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan intervensi terpadu serta kolaborasi berbagai pihak.
“Penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masih perlu intervensi terpadu dan kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menjalankan lima program, yakni Kampung Sosial, Teman Sosial, Modal Sosial, Jalan-Jalan Sosial, dan Kawal Bansos.
Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat jangkauan pelayanan sosial, mendorong keterlibatan masyarakat, serta membantu warga yang membutuhkan agar memperoleh dukungan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Melalui kegiatan Kampung Sosial, pemerintah juga berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberikan bantuan sosial dan dukungan bagi warga yang membutuhkan alat bantu mobilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Dr. H. Ida Heriyani, S.KM., menyampaikan bahwa persoalan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta warga penerima manfaat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing agar upaya peningkatan kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk bangkit, mengembangkan potensi, dan memperbaiki kondisi kesejahteraan keluarga.
“Target kita meningkatkan desil dari satu ke dua dan seterusnya,” menjadi salah satu arah yang ingin dicapai melalui upaya peningkatan kesejahteraan tersebut.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir positif, memanfaatkan dukungan yang tersedia, serta berupaya mengembangkan kemampuan agar dapat meningkatkan taraf hidup.
Pemerintah Kabupaten Majalengka mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Kampung Sosial di Desa Kedungsari. Kegiatan ini dinilai menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian sosial.
Pemkab Majalengka berharap sinergi antarlembaga tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan yang diberikan antara lain berupa paket sembako dan alat bantu jalan bagi warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menunjang aktivitas sehari-hari para penerima manfaat.
Dengan angka kemiskinan Kabupaten Majalengka yang tercatat sebesar 10,3 persen, upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan bersama. Kolaborasi lintas sektor, ketepatan sasaran bantuan, dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk bagi warga yang saat ini berada dalam kelompok desil 1.
Penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada upaya mendorong masyarakat agar secara bertahap mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.*** (AB)
