AB CHANNEL – Di era media sosial, sebuah unggahan dapat menyebar secepat angin, membentuk opini sebelum fakta benar-benar berbicara. Jumat, 24 Juli 2026.
Namun, keberanian untuk mengakui kekeliruan dan menyampaikan permohonan maaf adalah langkah yang tak kalah penting dalam menjaga kepercayaan.
Setelah video yang diunggahnya mengenai dugaan pengurangan takaran BBM di SPBU Desa Heuleut, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, sempat menjadi perhatian publik, pemilik akun Facebook @Ghans Umar Ghans akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka.
Video klarifikasi tersebut diunggah melalui akun Facebook yang sama pada Kamis (23/7/2026) dan direkam langsung di area SPBU Heuleut, lokasi yang sebelumnya menjadi sorotan.
Dalam video itu, pria tersebut mengaku menyampaikan permohonan maaf atas unggahan yang telah dibuatnya.
“Saya atas nama pribadi dengan kesadaran penuh menyampaikan permohonan maaf kepada pihak SPBU POM Heuleut Kecamatan Leuwimunding terkait video saya sebelumnya yang saya upload,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui mediasi bersama pihak manajemen SPBU.
Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak keamanan, petugas metrologi, dan Pertamina tidak menemukan adanya permasalahan pada takaran BBM.
“Saya mohon maaf. Permasalahannya sudah selesai dimediasi oleh pihak manajemen SPBU. Dari pihak keamanan, metrologi, dan Pertamina juga sudah melakukan pengecekan ke sini dan tidak ada masalah,” lanjutnya.
Sebelumnya, unggahan mengenai dugaan takaran BBM yang tidak sesuai sempat memicu perhatian masyarakat.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Pertamina bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan dan tera ulang terhadap dispenser BBM di SPBU.
Hasil pemeriksaan resmi menyatakan bahwa takaran BBM masih berada dalam batas toleransi sesuai standar metrologi yang berlaku.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik.
Karena itu, setiap informasi yang beredar perlu diimbangi dengan proses klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan fakta, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan kebenaran menjadi pijakan utama.***
