AB CHANNEL — Di balik angka ratusan perusahaan yang ditutup, ada satu pesan besar yang ingin disampaikan Presiden Prabowo Subianto: uang dan kekayaan negara harus kembali bekerja untuk rakyat.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengungkap langkah besar pemerintah melakukan pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebanyak 290 BUMN telah ditutup, sementara pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara yang dipertahankan paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Bagi masyarakat awam, angka tersebut mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di balik restrukturisasi itu terdapat persoalan yang sangat dekat dengan kepentingan publik: bagaimana uang negara dikelola dan seberapa besar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Prabowo mengungkapkan, ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya.
Jumlah tersebut, menurut Prabowo, terlalu besar. Terlebih terdapat perusahaan yang dinilai tidak produktif serta terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden.
Pemerintah kemudian memilih untuk merampingkan struktur tersebut.
Bukan semata-mata mengejar jumlah perusahaan yang sedikit, tetapi mempertahankan perusahaan yang benar-benar mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegasnya.
Rp50 Triliun yang Ingin Dikembalikan untuk Rakyat
Bagi pemerintah, restrukturisasi tersebut bukan sekadar urusan korporasi.
Prabowo menyebut perampingan BUMN telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun setiap tahun.
Angka itu, jika dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan sumber daya yang sangat besar. Pemerintah menyatakan dana tersebut tidak lagi digunakan untuk membiayai struktur yang dianggap tidak produktif, tetapi diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Prabowo.
Presiden bahkan menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Namun bagi rakyat, ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukan sekadar berapa banyak BUMN yang ditutup.
Pertanyaan terbesarnya adalah: apa yang kemudian dirasakan masyarakat?
Jawabannya, menurut pemerintah, mulai terlihat dari kinerja sejumlah perusahaan negara.
Pada enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia disebut meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Sepanjang 2025, laba BUMN mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun.
Setoran dividen BUMN pada 2025 juga mencapai Rp142,3 triliun, naik 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen. Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Dari Laporan Keuangan ke Lapangan Kerja
Prabowo menegaskan, keuntungan bukanlah tujuan akhir.
BUMN, menurutnya, harus menjadi mesin yang menggerakkan ekonomi nasional. Karena itu, peningkatan kinerja perusahaan negara diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi.
Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, pembangunan smelter alumina menjadi aluminium, hingga proyek waste to energy.
Di balik istilah-istilah industri tersebut, pemerintah berharap ada sesuatu yang lebih nyata bagi masyarakat: lapangan pekerjaan baru dan kesempatan ekonomi.
Puluhan ribu lapangan kerja baru diharapkan tercipta dari berbagai proyek tersebut.
Dengan demikian, angka investasi dan keuntungan perusahaan negara tidak berhenti sebagai angka di laporan tahunan. Pemerintah ingin dampaknya terasa hingga ke keluarga-keluarga yang membutuhkan pekerjaan, pelaku usaha yang membutuhkan pasar, dan daerah-daerah yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi.
Devisa Ekspor Tak Lagi Dibiarkan Lepas
Pembenahan juga menyentuh pengelolaan devisa hasil ekspor.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam kurun waktu dua bulan 13 hari.
Lebih dari 6.500 transaksi ekspor telah dimonitor.
Dari pengawasan tersebut, DSI disebut menemukan potensi tambahan USD5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
Ke depan, pengawasan akan diperluas hingga 50 pelabuhan di 25 provinsi dan secara bertahap mencakup seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Bagi pemerintah, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan Indonesia tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Prabowo.
Kalimat itu menjadi benang merah dari seluruh pembenahan yang disampaikan Presiden.
Bahwa BUMN bukan sekadar perusahaan dengan logo merah putih. Ia membawa nama negara, menggunakan aset negara, dan bekerja dengan mandat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang menutup ratusan BUMN, merampingkan direksi dan komisaris, menghemat puluhan triliun rupiah, hingga mengejar investasi dan hilirisasi, ujung dari semua kebijakan tersebut seharusnya kembali kepada satu hal:
Sebab ukuran keberhasilan sebuah perusahaan negara pada akhirnya bukan hanya seberapa besar labanya, tetapi seberapa jauh kekuatan ekonomi tersebut mampu membuka pekerjaan, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan pelayanan, dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Di situlah restrukturisasi BUMN menemukan maknanya—bukan sekadar tentang perusahaan yang ditutup, tetapi tentang bagaimana negara berusaha memastikan kekayaannya kembali bekerja untuk mereka yang memilikinya: rakyat Indonesia.*** (Deni)
Sumber: Setkab
