AB CHANNEL — Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mulai membuka arah kebijakan ekonomi nasional untuk 2027. Angkanya tidak kecil: Belanja Negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun, naik Rp254,5 triliun dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Namun, di balik lonjakan anggaran tersebut, ada target yang jauh lebih besar. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Arah tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Prabowo.
Delapan Mesin Ekonomi Pemerintah
Delapan program tersebut dirancang menjadi mesin utama kebijakan fiskal pemerintah. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga akan memperkuat agenda tersebut melalui pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi serta diplomasi ekonomi.
Dari sisi desain fiskal, pemerintah memilih mempertahankan kebijakan anggaran yang ekspansif, tetapi dengan penekanan pada efektivitas dan pengukuran hasil.
“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Prabowo.
Pendapatan Negara Ikut Digenjot
Untuk membiayai belanja tersebut, Pendapatan Negara 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Sementara pembiayaan RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp671,2 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Menariknya, angka defisit tersebut lebih rendah dibandingkan rencana APBN 2026 yang mencapai 2,68 persen terhadap PDB.
Artinya, pemerintah ingin tetap menggelontorkan belanja besar untuk mendorong perekonomian, tetapi pada saat yang sama menjaga agar tekanan terhadap fiskal tetap terkendali.
Target Ekonomi 6 Persen
Salah satu angka yang paling mencuri perhatian adalah target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Target tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Pemerintah juga memproyeksikan inflasi tetap berada di level 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun sekitar 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar USD75 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas mencapai 954 ribu barel setara minyak per hari.
Bukan Hanya Mengejar Pertumbuhan
Pemerintah tidak hanya memasang target pada angka pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat juga menjadi ukuran keberhasilan RAPBN 2027.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen, dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan berada pada kisaran 4,30–4,87 persen. Rasio Gini diharapkan membaik menjadi 0,362–0,367, sementara Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.
Target-target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan aktivitas bisnis dan investasi, tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tantangan Terbesarnya Ada di Eksekusi
Dengan nilai belanja mencapai lebih dari Rp4.000 triliun, tantangan pemerintah bukan hanya bagaimana mendapatkan uang, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.
Prabowo menegaskan reformasi fiskal akan terus dilakukan melalui optimalisasi pendapatan, pencegahan kebocoran penerimaan dan efisiensi belanja.
Perlindungan sosial juga diarahkan agar semakin tepat sasaran, sementara skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan akan terus dikembangkan.
Pada akhirnya, RAPBN 2027 bukan sekadar pertarungan angka antara pendapatan, belanja dan defisit. Di dalamnya terdapat taruhan besar pemerintah: apakah tambahan ratusan triliun rupiah belanja negara mampu benar-benar menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mempercepat kesejahteraan rakyat?
Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat dan memperkuat bangsa.
“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” tegasnya.*** (Deni)
Sumber: Setkab
